Home / Berita Umum / Ditahan Kejati Jawa Tengah, ASN di Kudus Diduga Terlibat Korupsi

Ditahan Kejati Jawa Tengah, ASN di Kudus Diduga Terlibat Korupsi

Ditahan Kejati Jawa Tengah, ASN di Kudus Diduga Terlibat Korupsi – Seseorang pegawai sipil negara (ASN) yg sesehari kerja di lingkungan Pemkab Kudus, ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. RM (38) dikira mengerjakan tindak pidana korupsi pemasokan bibit.

Informasi yg disatukan, RM sekarang kerja jadi staf Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum serta Penyusunan Area (PUPR) Kabupaten Kudus. RM terserang perkara saat waktu kerja di Dinas Perumahan, Daerah Permukiman, serta Lingkungan Hidup (PKPLH) . Dia jadi ASN turut serta dalam lelang pemasokan bibit tanaman yg nilainya capai Rp 200 juta.

Dia udah menekuni penahanan udah seminggu ini. Terhitung sejak mulai 13 Februari 2019. RM ditahan di Lapas Kedungpane Semarang.

Kepala Dinas PUPR Kudus, Heru Subiyantoko terhadap wartawan di kantornya di Jalan Jenderal Sudirman menyatakan sampai kini belum juga memperoleh kabar sah dari Kejati Jateng.

Dia menyatakan cuma dapatkan kabar hanya terbatas. Kabar yg diterimanya, RM memang tak pulang selesai di panggil Kejati.

Terhadap wartawan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Prabowo Aji Sasmito memaparkan, perkara ini jadi kekuasaan Kejati.

” Jadi ASN, memang tak bisa buat turut serta lelang, ditambah lagi hingga menang lelang. Hal semacam itu udah diterangkan dalam clausal 12 huruf i Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, ” terangnya.

Disamping itu, Bupati Kudus HM Tamzil menyikapi perkara yg menerpa RM. Pihaknya bakal berikan pemberian hukum.

Sesudah itu kelak, pihaknya bakal memberhentikan sesaat RM. Sepanjang RM diberhentikan sesaat, kata Tamzil, karena itu yg terkait terus bakal terima penghasilan 50% dari keseluruhan penghasilannya.

” Kami melangkah memberhentikan sesaat sembari tunggu putusan terus. Bila berhenti sesaat, penghasilan ya kebanyakan cuma 50% yg dibayarkan, ” imbuhnya.

Dengan cara terpisah Sekda Kudus Sam’ani Intakoris memberi tambahan, pihaknya bakal rapat dengan Korpri buat berikan pemberian hukum terhadap RM.

Dalam masalah ini, Korpri Kudus bakal mohon pemberian hukum ke BKBH Korpri Jateng.

” Korpri Kudus kelak mohon pemberian BKBH korpri Jateng ya. Kita bakal dampingi serta advokasi ASN yg andil soal hukum. Sesuai sama UU Nomer 5 tahun 2014, clausal 126, clausal 92, clausal 106, ” ujarnya.

About penulis